MBG Gelontorkan Rp132 Miliar/ Bulan di Lotim, Sekda Juaini: MBG Bukan Beban APBN
 |
| Sekda Lombok Timur, H.M Juaini Taofik saat berdialog dengan kader dan senior HMI |
LOMBOK TIMUR, PantauKabar.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak besar, baik dari sisi kesehatan, SDM, maupun ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Sekda dalam dialog publik bertema “MBG dalam Perspektif Baru: Antara Kepentingan Rakyat atau Beban APBN” pada Ahad malam, 5/7/2026. Dilansir dari laman kicknews.today.
Dari sisi tujuan, Sekda menyebut MBG dirancang untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas Sumber Daya Manusia. Sasaran utamanya adalah peserta didik PAUD hingga SMA, pesantren, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta siswa dari keluarga kurang mampu dan wilayah 3T.
“Administrasi pembangunan harus berorientasi pada solusi, fleksibilitas, dan output yang nyata serta mudah terlihat hasilnya. MBG adalah contohnya,” ujar Sekda.
Lombok Timur saat ini menjadi salah satu kabupaten dengan lokus MBG terbanyak. Untuk mengukur dampak riilnya, Sekda mendorong akademisi dan mahasiswa melakukan penelitian ilmiah. Hasilnya diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ke depan.
Secara ekonomi, Sekda meluruskan bahwa pembiayaan MBG 100% bersumber dari APBN, bukan APBD. Di Lotim, program ini menggerakkan perputaran uang yang masif.
Tercatat ada 262 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyerap tenaga kerja lokal. Alokasi untuk gaji karyawan, pengelola, dan relawan SPPG mencapai lebih dari Rp29 miliar. Sementara belanja pemenuhan makanan mencapai lebih dari Rp132 miliar per bulan.
“Intervensi anggaran yang masif ini memberikan trickle-down effect nyata bagi kapasitas ekonomi daerah yang diukur melalui PDRB,” jelasnya.
Dari sisi tata kelola, Sekda menyebut tugas eksekutif MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Namun ia menekankan pentingnya desentralisasi operasional ke Pemprov dan Pemkab agar pengawasan lebih efektif.
Mengacu teori implementasi kebijakan, Sekda menyebut tahap selanjutnya adalah evaluasi. “Tidak ada kebijakan yang lahir langsung sempurna. Kritik dan saran sangat diperlukan,” tegasnya.
Sementara itu, Senior HMI Muhammad Saleh menilai MBG berakar dari konsep negara kesejahteraan. Namun ia memberi catatan kritis terkait pendekatan populis dan kesiapan sistem termasuk akuntabilitas.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan penguatan kantin sekolah berbasis zonasi desa atau kecamatan. Pola ini dinilai lebih menjamin higienitas, meminimalkan korupsi, dan memastikan anggaran berdampak langsung pada gizi anak demi Indonesia Emas 2045.
Meski menjadi program prioritas dan keberlanjutannya dipastikan, baik Sekda maupun akademisi sepakat MBG harus terus dievaluasi agar tepat sasaran.
