Istana Luruskan Kabar Kunjungan Prabowo: Hanya ke Prancis, Bukan Italia

Presiden RI Prabowo Subianto bertolak ke Indonesia dari Paris, Prancis, Jumat (29/5/2026).

JAKARTA, PantauKabar.com - Pemerintah menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Italia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari, meluruskan bahwa agenda lawatan kepala negara pada Kamis (28/5/2026) lalu murni hanya ditujukan ke Prancis.

"Sejak awal tidak ada statement pemerintah RI bahwa Presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Perancis," terang Qodari saat menggelar konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, yang disiarkan melalui Kompas TV, Minggu (31/5/2026).

Ia juga menambahkan, "Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah."

Menurut penjelasan Qodari, agenda kunjungan kenegaraan ke Prancis ini sebenarnya telah diinformasikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono sejak 22 April 2026. Kehadiran Presiden Prabowo di Paris tersebut merupakan bentuk kunjungan balasan atas kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada tahun 2025 silam.

"Kalau teman-teman membuka file ke belakang, sudah dinyatakan oleh Pak Sugiono dan waktu itu beliau mengatakan dalam kutipan langsung, dan juga ada rencana kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Perancis dalam waktu dekat," ungkap Qodari.

Lebih lanjut, Qodari memaparkan bahwa Menlu Sugiono sebelumnya sudah merinci sejumlah target kolaborasi strategis antara Indonesia dan Prancis. Salah satu sektor utamanya adalah bidang pertahanan, mengingat Indonesia telah mendatangkan beberapa alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari negara tersebut.

"Karena itu diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut," tuturnya.

Selain sektor pertahanan, kemitraan ini juga menyasar bidang pendidikan, terutama pada penguatan disiplin ilmu Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM). Qodari menggarisbawahi bahwa orientasi kerja sama ini mengusung prinsip beyond procurement, artinya pemerintah tidak sekadar melakukan pembelian produk, melainkan juga berfokus pada alih teknologi.

"Di luar itu dapat ditambahkan bahwa memang kita semua mengetahui bahwa ada hubungan personal yang sangat kuat antara kedua kepala negara, dan kita tahu bahwa modal sosial itu tidak kalah pentingnya," pungkas Qodari.