Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Kursi Wapres, Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Dokumen Pendidikan
JAKARTA, PantauKabar.com – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Di tengah meningkatnya tekanan politik dan sorotan publik terhadap riwayat pendidikannya, Gibran dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurut Prasetyo, Gibran bertemu langsung dengan Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri sebagai respons terhadap dinamika yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan yang menjadi polemik.
Namun, pembicaraan keduanya tidak hanya membahas kemungkinan pengunduran diri. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Sebaliknya, Presiden memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam pertemuan itu.
Pernyataan Istana tersebut sekaligus meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat mengenai respons Prabowo terhadap keinginan wakilnya untuk mundur. Sampai berita ini disusun, belum ada pengumuman resmi bahwa Gibran telah melepaskan jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Polemik Berawal dari Dokumen Pendidikan
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri milik Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. MK juga tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Polemik berlanjut setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dalam pemberitaan mengenai putusan tersebut, surat keterangan yang digunakan sebagai persyaratan pendidikan dalam pencalonan dinyatakan tidak sah dan batal.
Kedua putusan tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai persyaratan pendidikan, administrasi pencalonan, serta konsekuensi hukumnya terhadap jabatan Wakil Presiden.
Menunggu Proses Hukum dan Sikap Resmi
Di tengah situasi tersebut, permintaan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen melalui PTUN menjadi bagian penting dari perkembangan terbaru kasus ini.
Langkah tersebut membuka kemungkinan adanya proses hukum lanjutan untuk menguji persoalan administrasi dan dokumen pendidikan yang dipersoalkan.
Perkembangan ini juga berlangsung ketika sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik tersebut.
Publik kini menunggu bagaimana kelanjutan sikap politik Gibran, respons Presiden Prabowo, serta proses hukum yang akan ditempuh.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar mengenai bertahan atau mundur dari jabatan. Kepastian hukum, keterbukaan dokumen, dan pertanggungjawaban terhadap persyaratan jabatan publik menjadi hal yang tidak kalah penting.
Satu hal yang perlu ditegaskan, niat mengundurkan diri yang disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden belum dapat dianggap sebagai pengunduran diri resmi. Kepastian mengenai status jabatan Gibran dan keabsahan dokumen pendidikannya masih menunggu perkembangan serta proses hukum selanjutnya.
