Ketua Aktivis Sasak Bersatu Jabodetabek: DPD RI NTB Harus Serius Bela Hilda, Jangan Berhenti pada Gimmick Pernyataan Politik Saja
 |
| AZIS MEINUDIN : KOORDINATOR AKTIVIS SASAK BERSATU JABODETABEK |
BALI, PantauKabar.com - Kasus dugaan rasisme yang dialami Hilda, warga Lombok di Bali, terus menjadi perhatian masyarakat NTB. Persoalan ini bukan sekadar konflik antarpersonal, tetapi telah berkembang menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan perlakuan yang dianggap merendahkan martabat seseorang berdasarkan identitas dan asal daerah.
Dalam proses mediasi yang digelar di Polsek Abiansemal, Badung, muncul pula saran dari anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna, agar pihak penjahit mempertimbangkan laporan balik terhadap Hilda atas dugaan merekam tanpa izin.
Perkembangan tersebut mendapat sorotan dari Ketua Aktivis Sasak Bersatu Jabodetabek. Menurutnya, proses mediasi semestinya menjadi ruang untuk mencari titik temu dan penyelesaian secara adil, bukan justru membuat pihak yang mengadukan persoalan merasa semakin tertekan.
"Kami melihat sikap Arya Wedakarna dalam proses mediasi tersebut terkesan tidak kooperatif dan cenderung mengintimidasi Hilda. Kalau benar suasana mediasi membuat Hilda merasa tertekan, tentu hal ini sangat disayangkan dan wajar jika kemudian memunculkan kegeraman masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, seorang tokoh yang juga merupakan anggota DPD RI semestinya dapat menempatkan diri sebagai pihak yang ikut menjaga suasana kondusif dan mendorong penyelesaian yang berkeadilan. Apalagi persoalan tersebut telah menyedot perhatian masyarakat Lombok dan berpotensi memunculkan sentimen antardaerah apabila tidak ditangani secara bijaksana.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan kepada masyarakat Bali secara keseluruhan. Hubungan masyarakat Lombok dan Bali telah berlangsung sangat panjang dalam bidang ekonomi, pekerjaan, pendidikan, perdagangan, pariwisata, maupun hubungan sosial.
"Kami tidak ingin kasus ini berkembang menjadi konflik Lombok versus Bali. Yang kami persoalkan adalah bagaimana warga negara mendapatkan perlakuan yang adil ketika berhadapan dengan persoalan hukum dan dugaan diskriminasi," tegasnya.
DPD RI NTB Jangan Hanya Datang dengan Pernyataan
Di tengah situasi tersebut, Ketua Aktivis Sasak Bersatu Jabodetabek berharap DPD RI NTB tidak hanya menyampaikan pernyataan pembelaan terhadap Hilda, tetapi benar-benar melakukan pengawalan.
DPD RI merupakan lembaga perwakilan daerah. Karena itu, ketika ada warga NTB yang menghadapi persoalan serius di luar daerah, masyarakat berharap para senator NTB menunjukkan keberpihakan melalui langkah konkret.
"Kami berharap aduan DPD RI NTB untuk membela Hilda tidak hanya menjadi gimmick politik. Jangan hanya muncul ketika kasus sedang ramai diberitakan. Kami ingin melihat sejauh mana DPD RI NTB mengawal Hilda sampai persoalan ini mendapatkan kejelasan," katanya.
Menurutnya, masyarakat NTB berhak mengetahui tindak lanjut dari aduan tersebut. Apakah DPD RI NTB telah berkomunikasi dengan aparat penegak hukum? Apakah telah memberikan pendampingan atau memastikan hak-hak Hilda terlindungi? Dan bagaimana perkembangan penyelesaian kasus tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar pembelaan terhadap Hilda tidak berhenti pada konferensi pers atau pernyataan di media.
Masyarakat Lombok Menunggu Bukti, Bukan Janji
Menurutnya, kasus Hilda kini menjadi ujian bagi DPD RI NTB dalam menjalankan fungsi representasi masyarakat daerah.
Masyarakat tidak membutuhkan pernyataan yang keras, tetapi membutuhkan tindakan nyata. Jika DPD RI NTB benar-benar menyatakan diri membela Hilda, maka langkah tersebut harus diwujudkan melalui pengawalan proses hukum, komunikasi dengan pihak terkait, dan penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat.
"Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta keadilan. Kalau DPD RI NTB benar-benar membela Hilda, buktikan dengan tindakan nyata. Jangan sampai pembelaan hanya berhenti pada gimmick," tegasnya.
Ia berharap persoalan ini tidak berkembang, Masyarakat Sasak dan masyarakat Bali merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki hubungan panjang dan harus tetap menjaga persaudaraan.
Namun, menjaga persaudaraan bukan berarti masyarakat harus diam ketika ada dugaan diskriminasi atau perlakuan yang dianggap tidak adil.
