Buron 5 Bulan, Korupsi Rp34 M: Siapa Dia?
JAKARTA – Pantaukabar.com – Anggota DPRD Sumbar Tersangka Korupsi Rp34 Miliar Akhirnya Dibekuk di Anggota DPRD Sumatera Barat, Beni Saswin Nasrun (BSN) ditangkap kejaksaan di Jakarta, usai buron selama lima bulan terakhir. Dikutip dari detik sumut.com Anggota Fraksi Partai Demokrat itu tersangkut dugaan korupsi senilai Rp 34 Miliar dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan garansi bank distribusi semen dari salah satu bank BUMN. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sumbar, Mukhlis mengatakan, BSN diamankan di Tim Intelijen Kejaksaan Agung di kawasan Jalan Pakubuwono, Jakarta pada Rabu (17/6/2026) dan diterbangkan ke Padang Kamis (18/6/2026) malam.
"Pada hari Rabu, 17 Juni 2026, Tim Intelijen Kejaksaan Agung berhasil mengamankan DPO asal Kejaksaan Sumatera Barat atas nama Beni Saswin Nasrun," kata Mukhlis kepada wartawan. Ia menjelaskan, BSN yang masih tercatat sebagai anggota DPRD aktif itu, masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak lima bulan terakhir, karena menghindar dari pemeriksaan kejaksaan. Menurut Mukhlis, saat diamankan BSN bersikap kooperatif sehingga proses pengamanan berjalan lancar. Berbagai kalangan mulai dari masyarakat umum, akademisi, hingga pejabat terkait sepakat bahwa diperlukan tindakan konkret dan terukur.
Perkembangan terkait Buron 5 Bulan, Korupsi Rp34 M mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Para pengamat menilai bahwa isu ini memiliki dimensi yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara bermakna.
Fakta & Signifikansi Buron 5 Bulan, Korupsi Rp34 M
"Yang bersangkutan kooperatif saat diamankan. Setelah itu dititipkan sementara di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," ujarnya. Mukhlis menjelaskan, BSN menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja dan bank garansi distribusi semen oleh salah satu bank BUMN kepada PT Benal Ichsan Persada pada periode 2012 hingga 2020.
Dampak yang ditimbulkan menyentuh berbagai lapisan masyarakat secara langsung. Diperlukan langkah koordinatif yang kuat antara pemerintah, swasta, dan komunitas agar penanganannya berjalan efektif dan berkeadilan.
Dampak & Respons Berbagai Pihak
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kasus tersebut diduga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 34 miliar. "Hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 34 miliar," jelasnya. BSN tercatat tiga kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri Padang.
Sejumlah pengamat kebijakan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik yang bermakna adalah syarat mutlak bagi lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Kalangan akademisi memberikan rekomendasi berbasis data dan kajian empiris yang mendalam. Mereka menegaskan perlunya reformasi struktural yang menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
Analisis & Langkah ke Depan
Panggilan pertama dilayangkan pada 29 Desember 2025 untuk pemeriksaan pada 5 Januari 2026. Namun BSN tidak hadir. Selanjutnya, Kejari Padang kembali mengirimkan panggilan kedua pada 5 Januari 2026 untuk pemeriksaan tanggal 8 Januari 2026, namun kembali tidak diindahkan.
Penguatan sistem pengawasan independen, pemberdayaan institusi, dan peningkatan partisipasi warga dalam proses demokratis menjadi tiga pilar utama yang tidak bisa ditawar dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan berkeadilan.
Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, komunitas lokal, dan media independen menjadi kunci keberhasilan penanganan isu Buron 5 Bulan, Korupsi Rp34 M secara menyeluruh dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Pantaukabar.com berkomitmen menghadirkan laporan mendalam, faktual, dan berimbang mengenai setiap perkembangan penting di wilayah JAKARTA dan seluruh Indonesia, demi mewujudkan masyarakat yang cerdas, terinformasi, dan berdaya.
